Opini Sjafrie Sjamsoeddin Soal TNI Dan Pertahanan

Setiap menyebut TNI maka tersirat di benak kita suatu kekuatan tentara, warga negara Indonesia yang dipersiapkan untuk tugas pertahanan negara yang diatur oleh undang-undang. Di sisi lain saat menyebut politik negara terkandung makna prinsip supremasi sipil dalam suatu tatanan negara demokrasi yang diatur oleh ketentuan hukum nasional berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Tentara Nasional Indonesia berbeda dengan seprofesinya dari negara lain merupakan tentara yang lahir dari rakyat Indonesia yang aktif angkat senjata dalam kancah perjuangan merebut dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI menjalani masa panjang menata jati dirinya untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia yang menjadi tentara kebangsaan dan memiliki tingkat profesional yang terampil dengan peralatan yang memadai untuk tugas menjaga kedaulatan negara – keutuhan teritorial dan mengamankan keselamatan bangsa.

Masih segar ingatan kita semua di masa lalu dikenal jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen jata RI dimana seorang perwira tinggi militer menjabat rangkap sebagai pejabat negara dan sebagai pejabat militer yaitu Menteri merangkap Panglima. Kondisi itu beralasan karena aturan dan perundangan serta iklim kebijakan politik negara yang berlaku saat itu dikenal di masa era otoritarian di mana determinasi pemerintah menjadi titik sentral.

Tetapi di masa kini yang dikenal dengan era demokrasi ditandai reformasi nasional pasca 1998 dengan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan sampai kepenataan kelembagaan sesuai tuntutan tugas yang pula berimplikasi kepada Tentara Nasional Indonesia yang membangun dan mengembangkan profesionalisme sesuai kepentingan politik negara yang taat kepada prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta ketentuan hukum nasional dan ketentuan internasional diratifikasi.

Baca : TNI Memahami Kepentingan Politik Negara